Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengupayakan pemanfaatan teknologi keuangan sebagai bagian dari strategi penting untuk memperluas akses pembiayaan. Dengan fokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), langkah ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi unggulan di daerah. Transformasi digital, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah
Pernyataan komitmen ini disampaikan dalam Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Batam pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 ini berfungsi sebagai platform bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, sektor keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan institusi pendidikan untuk mengoptimalisasi penggunaan teknologi dan inovasi di sektor keuangan.
Forum ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang bertujuan untuk mempromosikan produk serta layanan sektor jasa keuangan. Program ini sejalan dengan upaya memperkuat pembiayaan, membangun ekosistem UMKM, meningkatkan literasi keuangan, serta melindungi konsumen. Dengan demikian, forum ini menjadi langkah strategis dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan di Kepulauan Riau.
Transformasi Digital untuk Kesejahteraan
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andri Rizal, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan pentingnya transformasi digital. Menurutnya, digitalisasi harus menjadi komponen vital dalam strategi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau membuat pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting, terutama dalam memperluas layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” ungkap Andri. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, digitalisasi tidak hanya sebatas transaksi non-tunai. Ini harus melibatkan integrasi dalam pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, perluasan akses pembiayaan, dan pemasaran digital.
Langkah Konkrit untuk Digitalisasi UMKM
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi UMKM, memperluas pembiayaan sektor produktif, memperkuat sistem pembayaran digital, serta meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan memiliki potensi besar untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya terabaikan oleh layanan keuangan tradisional.
“Teknologi keuangan dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sektor keuangan konvensional,” jelas Adi dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dan daerah, melibatkan regulator, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat agar perkembangan ekonomi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas, sambil tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Inisiatif dan Penerapan Teknologi
OJK telah mengembangkan sejumlah inisiatif dalam pemanfaatan ITSK untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya adalah digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur dengan menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP ini bertujuan untuk mencatat aktivitas usaha secara lebih terstruktur, sehingga data yang dihasilkan bisa digunakan sebagai data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model ini mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Kepulauan Riau dengan penyesuaian terhadap karakteristik, potensi, dan kebutuhan ekonomi daerah.
Perkembangan Ekonomi Kepulauan Riau
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2026 menunjukkan angka yang menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 6,99 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini menjadi modal penting bagi daerah untuk terus memperkuat sektor-sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM. Namun, meskipun ada pertumbuhan, penyaluran kredit masih lebih banyak didominasi oleh sektor korporasi, sehingga masih ada ruang besar untuk pengembangan pembiayaan bagi UMKM.
Per Juni 2026, tercatat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau, yang setara dengan sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau juga telah menjalin kemitraan dengan PAJK, menunjukkan adanya kemajuan dalam pembiayaan di daerah tersebut. Peluang pengembangan Pemeringkat Kredit Alternatif juga masih terbuka lebar untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan mendukung perluasan akses pembiayaan.
Peningkatan Literasi Keuangan Digital
Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Sebagai bagian dari peningkatan ekosistem ekonomi digital, OJK juga mengadakan kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital. Hal ini agar mereka dapat berpartisipasi secara produktif dalam transformasi ekonomi digital. “Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat. Ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini,” jelasnya.
Namun, Adi juga memperingatkan bahwa perkembangan keuangan digital menghadirkan sejumlah risiko, seperti fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan sekadar mengikuti tren.
Pengembangan Ekosistem ITSK
Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 16 PAJK dengan lebih dari 19 juta pengguna dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Selain itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset sebesar Rp564 miliar. Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia juga mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 yang mencapai Rp171,12 triliun.
Dalam kegiatan ini, peserta juga diperkenalkan pada perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam mendukung inovasi. OJK menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
Diskusi Panel tentang Ekosistem ITSK
Kegiatan DFL juga menyajikan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin.” Panel ini dihadiri oleh Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia, Kirana Soehaimi, serta Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia, Riza Mauly Kristanto. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peluang dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi keuangan di Indonesia.
Sinergi untuk Optimalkan Potensi Daerah
Serangkaian Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK mencakup diskusi kelompok fokus strategis, diskusi kelompok fokus teknis, dan forum pencocokan bisnis. Kegiatan ini mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, serta penyelenggara ITSK untuk membahas berbagai potensi ekonomi daerah.
Dalam forum ini, dibahas kebutuhan pembiayaan dan peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung pengembangan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan sektor perikanan. Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan juga dianggap strategis, mengingat posisinya sebagai kawasan industri dan Free Trade Zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat-pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat, pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat memperluas akses keuangan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
