Setelah hampir satu tahun berlalu sejak bencana banjir bandang melanda Aceh Utara di akhir November 2025, perhatian terhadap masyarakat yang terdampak mulai mendapatkan sorotan kembali. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini sedang aktif menyalurkan Bantuan Isi Hunian Rumah untuk para korban banjir. Langkah responsif dari Bupati H. Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayah Wa, disambut dengan positif oleh warga Kecamatan Lhoksukon, yang merasakan langsung dampak dari bencana tersebut.
Upaya Pemulihan Pasca Banjir
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka setelah terpuruk akibat bencana. Hal ini sangat penting mengingat bencana banjir telah meninggalkan jejak yang cukup besar di kehidupan sehari-hari mereka.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, dengan para penerima sebelumnya mendapatkan undangan untuk mengambil bantuan tersebut. Menariknya, proses penyaluran tetap berlangsung bahkan pada hari libur, seperti yang terlihat pada Minggu, 27 September 2026, di Kantor Pos Lhoksukon.
Detail Penyaluran Bantuan
Pada hari tersebut, penyaluran bantuan direncanakan untuk warga dari Gampong Cot U Sibak, Bintang Hu, Cot Glumpang AB, dan Geulumpang di Kecamatan Lhoksukon. Setiap kepala keluarga yang terdaftar berhak menerima Bantuan Isi Hunian Rumah sebesar Rp3 juta, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam proses pemulihan.
Salah satu penerima bantuan, Saifuddin dari Gampong Geulumpang, mengungkapkan rasa syukurnya karena bantuan tersebut akhirnya dapat dicairkan. Menurutnya, dana tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang masih berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi setelah bencana melanda.
Harapan dan Apresiasi dari Masyarakat
“Alhamdulillah, bantuan untuk kami sebagai korban banjir sudah keluar. Tentu ini sangat bermanfaat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Uang sebesar Rp3 juta sangat berarti dalam situasi seperti sekarang ini,” ungkap Saifuddin pada hari itu.
Saifuddin juga memberikan apresiasi kepada Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, yang dinilai sangat berkomitmen dalam mempercepat proses pencairan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Ia berharap seluruh tahapan bantuan untuk korban banjir dapat segera disalurkan, termasuk Bantuan Isi Hunian Rumah, stimulan ekonomi, dan jaminan hidup (Jadup).
Transparansi dalam Proses Penyaluran
Masyarakat mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh Bupati melalui platform media sosial, seperti TikTok. Saifuddin mengungkapkan bahwa awalnya ia berpikir dana bantuan dapat disalurkan secara serentak tanpa harus menunggu jadwal per gampong. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Bupati, ia memahami bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
“Ternyata tidak demikian. Setelah mendengarkan penjelasan detail dari Ayah Wa di media sosial, saya baru memahami bagaimana mekanisme penyalurannya,” jelas Saifuddin.
Komitmen Bupati dalam Penyaluran Bantuan
Saifuddin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya kepada Bupati H. Ismail A. Jalil, yang terus berupaya agar bantuan bagi korban banjir dapat diterima secara tepat waktu dan utuh. Ia berharap penyaluran bantuan berikutnya dapat berjalan lancar sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat merasakan manfaatnya.
Sebelumnya, Bupati Aceh Utara menegaskan bahwa semua bantuan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat, khususnya bagi korban banjir, harus diterima dalam keadaan utuh tanpa adanya pemotongan atau pungutan dalam proses penyalurannya.
Berbagai Bentuk Bantuan
Pernyataan tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana, di antaranya:
- Jaminan Hidup (Jadup)
- Bantuan Isi Hunian
- Stimulan Ekonomi
- Bantuan Kesehatan
- Bantuan Pangan
Bupati H. Ismail A. Jalil juga meminta para camat, keuchik, dan seluruh aparatur terkait untuk mengawal proses penyaluran bantuan dengan transparan dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penegasan tentang Hak Masyarakat
Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada kebijakan di tingkat kecamatan atau desa yang dapat mengurangi hak masyarakat sebagai penerima bantuan. “Tidak boleh ada pemotongan atau pungutan terhadap bantuan pemerintah yang diterima oleh masyarakat,” tegas Ayah Wa pada 27 Agustus.
Pernyataan tegas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bantuan yang disalurkan oleh pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan cara yang utuh, transparan, dan tanpa ada pungutan dalam bentuk apa pun.
Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, diharapkan masyarakat yang menjadi korban banjir dapat merasakan pemulihan secara bertahap dan kembali menata hidup mereka dengan lebih baik. Apresiasi dari warga seperti Saifuddin menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam memberikan bantuan tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai dan diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk dukungan yang lebih besar di masa mendatang.
