Pemerintah Kota Payakumbuh kini semakin serius dalam memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Langkah ini ditandai dengan koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, yang diadakan di Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 2 April 2026, sebagai bagian dari persiapan penilaian maladministrasi yang menjadi fokus utama dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan pentingnya bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk tidak merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih. Ia mengingatkan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepada para pejabat yang hadir, termasuk Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, dan Sekretaris Daerah Rida Ananda, Zulmaeta menyatakan, “Kami tidak boleh berpuas diri dengan capaian yang sudah ada. Semua saran dan rekomendasi harus segera ditindaklanjuti.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemko Payakumbuh dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam konteks penilaian maladministrasi, Zulmaeta menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai indikator penilaian. Ini juga berfungsi untuk memperkuat standar pelayanan publik yang harus dipatuhi.
Lebih lanjut, ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi internal serta menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Catatan Positif Penilaian Ombudsman
Konsistensi Pemko Payakumbuh dalam menghadapi penilaian Ombudsman selama empat tahun terakhir menjadi modal berharga untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan. Nilai kepatuhan pelayanan publik Pemko Payakumbuh tercatat mengalami peningkatan signifikan, dari 86,34 pada tahun 2021 menjadi 97,60 pada tahun 2024. Hasil ini mendapatkan predikat zona hijau, yang merupakan kualitas tertinggi dalam penilaian pelayanan publik.
“Capaian ini harus kita jaga bersama. Namun kita juga harus menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat,” tegas Zulmaeta. Peningkatan ini menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif dari pemerintah.
Pentingnya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Salah satu aspek krusial yang ditekankan oleh Zulmaeta adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Ia menyadari bahwa hal ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk memperkuat sistem pengaduan agar setiap laporan dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan transparan.
“Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah sebagai solusi. Setiap pengaduan wajib kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa Pemko Payakumbuh berusaha untuk menjadikan komunikasi dua arah dengan masyarakat sebagai prioritas.
Dimensi Penilaian Pelayanan Publik
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa penilaian pelayanan publik mencakup empat dimensi utama, yaitu input, proses, pengaduan, dan output. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi fokus penilaian. Ini harus dipahami secara utuh oleh setiap penyelenggara layanan,” ujar Adel. Memahami berbagai bentuk maladministrasi ini sangat penting agar setiap instansi dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Evaluasi Kinerja Ombudsman
Sepanjang tahun 2025, Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap 310 instansi di Sumatera Barat, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, kantor pertanahan, imigrasi, hingga lembaga pemasyarakatan. Hasil dari evaluasi ini memberikan gambaran jelas mengenai kinerja masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adel juga mencatat bahwa realisasi penerimaan laporan masyarakat melampaui target yang ditetapkan, mencapai 368 laporan atau 105 persen, dengan rata-rata penyelesaian laporan dalam waktu 110,5 hari. Ini menunjukkan komitmen Ombudsman dalam menanggapi pengaduan masyarakat secara efektif.
Capaian dan Rekomendasi Ombudsman
Dalam forum tersebut, Ombudsman memaparkan sejumlah capaian pengawasan yang telah dilakukan, antara lain distribusi ribuan ijazah kepada alumni, pengembalian dokumen agunan kepada masyarakat, dan realisasi hak pelapor dalam berbagai kasus pelayanan publik. Capaian ini menjadi bukti konkret dari upaya Ombudsman dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Adel memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemko Payakumbuh, antara lain pemberian apresiasi kepada unit layanan yang berkinerja tinggi, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pengaduan dan pemahaman regulasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Respons Pemko Payakumbuh terhadap Rekomendasi
Menanggapi rekomendasi yang disampaikan, Zulmaeta menegaskan pentingnya agar seluruh jajaran Pemko Payakumbuh menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh OPD untuk segera menyusun langkah perbaikan yang jelas dan terukur.
“Kita jadikan ini sebagai cermin untuk berbenah. Saya minta setiap OPD segera menyusun langkah perbaikan yang jelas dan terukur,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Pemko Payakumbuh dalam menanggapi masukan yang diberikan oleh Ombudsman.
Diskusi Interaktif untuk Memperdalam Pemahaman
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, kepala OPD, serta camat se-Kota Payakumbuh ini juga diisi dengan diskusi interaktif. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman teknis mengenai penilaian maladministrasi.
Melalui interaksi ini, diharapkan setiap peserta dapat berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemko Payakumbuh untuk terus beradaptasi dan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.
Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan
Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penilaian maladministrasi bersama Ombudsman RI. Dengan langkah-langkah yang konkret dan terukur, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik.
Komitmen ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan pengaduan. Dengan pendekatan yang transparan dan responsif, Pemko Payakumbuh berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.
