Peningkatan anggaran daerah menjadi isu penting yang menarik perhatian publik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan yang transparan dan efektif. Dalam rancangan P-APBD Sergai tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 286 miliar, dari angka sebelumnya yang mencapai Rp 1,54 triliun, menjadi total Rp 1,83 triliun. Angka ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan dinamika pelaksanaan anggaran yang ada.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Berdasarkan nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati Darma Wijaya dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai, pendapatan daerah direncanakan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni Rp 1.828.554.434.298. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 286.010.080.452 dibandingkan APBD awal yang tercatat sebesar Rp 1.542.544.353.846. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian strategis yang diambil untuk merespons berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Sumber Kenaikan Pendapatan
Kenaikan pendapatan daerah ini sebagian besar berasal dari pendapatan transfer, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 281.080.080.452, dari Rp 1.284.537.706.773 menjadi Rp 1.565.617.787.225. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat pertumbuhan, meskipun lebih modest, yaitu sekitar Rp 4,93 miliar, dari Rp 258.006.647.073 menjadi Rp 262.936.647.073.
Pentingnya Penyesuaian Anggaran
Bupati Darma Wijaya menjelaskan bahwa penyesuaian pendapatan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan anggaran yang sedang berlangsung, serta mempertimbangkan perubahan asumsi pendapatan dan belanja. Selain itu, penyesuaian ini juga didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah yang kian mendesak. Dengan demikian, pengelolaan anggaran diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perubahan Kebijakan Pendapatan
Darma Wijaya juga menyoroti bahwa penyesuaian pendapatan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpengaruh langsung terhadap transfer ke daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian target PAD dan memasukkan program serta kegiatan prioritas dari perangkat daerah yang sebelumnya belum teralokasi dalam PPAS 2026.
Peningkatan Belanja Daerah
Dalam rancangan P-APBD 2026, belanja daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Total belanja direncanakan naik sebesar Rp 332,15 miliar, dari Rp 1.508.750.795.274 menjadi Rp 1.840.902.548.635. Kenaikan ini mencakup berbagai sektor, termasuk belanja operasi dan belanja modal.
Rincian Kenaikan Belanja
Kenaikan belanja operasi tercatat sebesar Rp 82,98 miliar, meningkat dari Rp 1.170.893.150.968 menjadi Rp 1.253.875.237.754. Selain itu, belanja modal mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dari Rp 60.387.427.606 menjadi Rp 256.864.192.360, menambah Rp 196.476.764.754. Kenaikan belanja tidak terduga juga tercatat, dari Rp 4 miliar menjadi Rp 5.721.388.621, sementara belanja transfer meningkat sebesar Rp 50.971.513.200, dari Rp 273.470.216.700 menjadi Rp 324.441.729.900.
Bupati menjelaskan bahwa belanja daerah ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Beberapa sektor prioritas yang mendapatkan perhatian khusus antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.
Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran demi mempercepat pemulihan pascabencana, meningkatkan mitigasi bencana, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Darma Wijaya juga memaparkan perkembangan perekonomian Sergai. Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Ini menjadi indikator positif bagi upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai inisiatif.
- Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin
- Penguatan UMKM dan IKM
- Digitalisasi pemasaran
- Pengembangan sistem pertanian terintegrasi
- Pembentukan Petani Muda Milenial
Program dan Kegiatan Prioritas
Beberapa program lainnya yang menjadi fokus antara lain Gerakan Sawah Mandiri, dukungan alat dan mesin pertanian, serta kegiatan budaya dan olahraga yang bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Dalam rancangan P-APBD 2026, pemerintah daerah juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 46.141.672.909, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu sebesar Rp 33.793.558.572.
Harapan Terhadap Pembahasan APBD
Bupati Darma Wijaya berharap bahwa pembahasan rancangan perubahan APBD dapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang ditetapkan nantinya harus dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengajak DPRD untuk memberikan saran dan masukan terhadap rancangan perubahan APBD tersebut agar proses pembahasan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami berharap seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan anggaran yang ditetapkan benar-benar dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah. Dalam rapat tersebut, turut hadir Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, para wakil ketua, anggota DPRD, serta kepala OPD dan perwakilan OPD terkait, untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini.
