Tata Kota Luwuk Terlantar, Lurah dan Kades Diminta Bertindak Tanpa Menunggu Perintah Bupati

Kota Luwuk saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal tata ruang yang semakin kompleks. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan laju pembangunan yang meluas di berbagai kecamatan serta desa, tata kota sering kali tampak tidak teratur. Ketidakpuasan ini tidak jarang mengarah pada penunjukan salah satu pihak, seperti Bupati atau Wakil Bupati, sebagai biang keladi masalah. Namun, cara ini tidaklah tepat dan hanya memperburuk situasi.

Peran Instansi Dalam Tata Kota Luwuk

Tanggung jawab dan tugas teknis dalam pengawasan tata kota seharusnya sudah didelegasikan kepada berbagai instansi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Setiap elemen pemerintahan memiliki perannya masing-masing dalam memastikan tata kota berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang ada.

Dalam sebuah investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim pada 25 September 2026, terungkap sejumlah fakta yang mencemaskan terkait pola kerja dari berbagai dinas di Kota Luwuk. Di beberapa lokasi strategis, seperti Kelurahan Bungin, Kelurahan Bungin Timur, kawasan Pantai Kilo Lima di Kelurahan Maahas, serta Kelurahan Karaton dan Luwuk, ditemukan banyak pembangunan serta aktivitas komersial yang tidak mematuhi aturan yang ada. Hal ini menyebabkan fasilitas umum dan trotoar dialihfungsikan tanpa izin, yang berakibat pada kemacetan dan menghilangkan hak-hak pejalan kaki.

Regulasi yang Ada

Pemerintah Kabupaten Banggai sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedagang Kaki Lima, dan Perda Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, Peraturan Bupati (Perbup) Banggai Nomor 29 Tahun 2024 juga memperkuat aturan teknis yang ada.

Secara hukum, penggunaan area pinggir jalan untuk berjualan atau mendirikan bangunan yang mengganggu lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Bupati dan Wakil Bupati telah berupaya membangun berbagai fasilitas selama dua periode kepemimpinan mereka. Namun, semua regulasi dan fasilitas ini menjadi tidak berarti jika aparatur di bawahnya tidak aktif menjalankan tugasnya.

Peran Aparatur Dalam Penegakan Aturan

Sangat disayangkan apabila penertiban tidak dilakukan hanya karena aparatur di tingkat bawah selalu menunggu arahan langsung dari pimpinan daerah. Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, beserta Camat, Lurah, dan Kepala Desa memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

Koordinasi yang baik dengan Satlantas Polresta Banggai juga sangat diperlukan untuk menertibkan parkir kendaraan. Pemilik toko seharusnya diberikan edukasi dan diwajibkan menyediakan garasi agar bahu jalan tidak diubah menjadi area parkir permanen, melainkan tetap digunakan untuk kepentingan konsumen.

Menangani Keluhan Masyarakat

Keluhan mengenai kurangnya penindakan di lapangan sering kali terhambat oleh dilema dalam penegakan hukum. Ada keinginan untuk melakukan penataan secara humanis, di mana pemerintah daerah berusaha menghindari tindakan represif atau penggusuran paksa. Namun, pendekatan yang bersifat persuasif ini sering kali disalahgunakan, di mana para pedagang kaki lima cenderung kembali ke pinggir jalan ketika pemerintah belum menyiapkan lokasi relokasi.

Berbagai alasan, seperti pemotongan anggaran dari pusat atau keterbatasan personel Satpol PP untuk berjaga 24 jam, tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran terus berlanjut. Setiap instansi tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Pentingnya Edukasi Publik

Edukasi publik mengenai tata ruang juga perlu digalakkan kembali, terutama mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB). Masyarakat yang berniat membangun harus melaporkan rencana mereka dan mematuhi jarak aman dari as jalan agar tidak mengganggu ruang publik. Berikut adalah panduan regulasi mengenai jarak minimal bangunan dari as jalan yang wajib dipatuhi:

• Jalan Arteri Primer: Minimal 12,5 meter dari as jalan (atau 15 meter dari tepi badan jalan jika lahan kurang luas).
• Jalan Arteri Sekunder: Minimal 12,5 meter dihitung dari as jalan ke dinding terluar bangunan.
• Jalan Nasional: Perkiraan 25 meter, mengacu pada batas ruang pengawasan jalan nasional.
• Jalan Provinsi: Perkiraan 15 meter, disesuaikan dengan kapasitas ruang milik daerah.
• Jalan Kabupaten/Kota: Perkiraan 10 meter, mengikuti kelas jalan dan tata ruang daerah.

Zona Jarak Aman

Di dalam zona jarak aman tersebut, lahan tidak boleh didirikan bangunan permanen dan hanya dapat difungsikan sebagai halaman atau taman pembatas. Kesemrawutan tata kota di Luwuk adalah tanggung jawab bersama. Jika masyarakat mendapati area tertentu di Kabupaten Banggai yang pelanggarannya sangat mengganggu ketertiban umum, mekanisme pelaporan kepada Satpol PP dan instansi terkait harus diperbarui agar lebih responsif.

Sudah saatnya semua elemen birokrasi mengambil tindakan nyata, bukan sekadar melepas tanggung jawab dan berlindung di balik nama besar pimpinan daerah. Menghadapi tantangan tata kota Luwuk membutuhkan kerjasama aktif dari semua pihak, agar kota ini dapat berkembang dengan lebih teratur dan nyaman bagi warganya.