Aksi Mahasiswa Tekankan Pentingnya Transparansi dan Prioritas APBD Kota Serang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Serang kembali mengundang perhatian masyarakat luas. Beberapa pos anggaran, terutama yang terkait dengan insentif kepala daerah, tunjangan, perjalanan dinas, serta belanja rutin pemerintahan, dianggap membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang memadai agar masyarakat dapat memahami alokasi tersebut secara jelas.

Urgensi Transparansi dalam Pengelolaan APBD

Hajar Wisnu H, Presidium Front Aksi Mahasiswa Universitas Primagraha, menegaskan bahwa isu seputar APBD tidak hanya berfokus pada jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih kepada aspek transparansi, akuntabilitas, dan sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin melihat APBD hanya sebagai sekadar angka. Yang lebih penting adalah memahami untuk apa anggaran itu digunakan, bagaimana alur pengelolaannya, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Sebab, pada akhirnya, APBD adalah uang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ungkap Hajar pada Minggu (23/8).

Permasalahan Alokasi Anggaran

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah alokasi sebesar Rp1,86 miliar untuk insentif kinerja pemungutan pajak dan retribusi kepala daerah. Meskipun pemerintah Kota Serang menyatakan bahwa angka tersebut merupakan pagu alokasi yang berlandaskan pada target kinerja, banyak yang mempertanyakan kejelasan dari alokasi ini.

“Kami menyadari bahwa Rp1,86 miliar ini adalah alokasi berbasis kinerja dan bukan berarti uang tersebut langsung diterima oleh kepala daerah. Namun, karena ini menggunakan anggaran publik, kami ingin tahu apa dasar perhitungan yang digunakan, indikator kinerjanya, berapa yang benar-benar terealisasi, serta bagaimana pertanggungjawabannya,” tegas Hajar.

Keterbukaan Data sebagai Kebutuhan Dasar

Menurut Hajar, penjelasan dari pemerintah tentang alokasi tersebut harus diimbangi dengan keterbukaan data agar masyarakat bisa memahami secara menyeluruh bagaimana anggaran dibentuk dan direalisasikan. Keterbukaan data ini menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran.

“Transparansi tidak hanya berkaitan dengan mengunggah dokumen anggaran di website pemerintah. Masyarakat perlu memahami dengan jelas bagaimana uang itu digunakan, seberapa besar anggarannya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut,” jelasnya.

Komposisi Belanja Pemerintah Daerah

FAM juga menyoroti komposisi belanja pemerintah daerah yang berkaitan dengan tunjangan, fasilitas, dan perjalanan dinas. Hajar menekankan bahwa meskipun belanja tersebut memiliki dasar dan kebutuhan dalam operasional pemerintahan, tetap perlu dievaluasi dari segi efektivitas dan prioritas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

• Belanja harus proporsional dengan kebutuhan masyarakat.
• Fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
• Tunjangan dan perjalanan dinas harus dievaluasi secara berkala.
• Penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel.
• Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat penting.

“Kami tidak mengatakan bahwa tunjangan atau perjalanan dinas itu salah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran tersebut sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai belanja untuk kepentingan birokrasi terlalu besar, sementara masyarakat masih menghadapi masalah dalam fasilitas publik,” tambah Hajar.

Peran DPRD dalam Pengawasan APBD

Hajar juga mendorong DPRD Kota Serang untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD. Menurutnya, DPRD tidak hanya sebatas membahas anggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.

“DPRD harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan yang maksimal akan mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” imbuhnya.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

FAM juga meminta agar Pemerintah Kota Serang membuka lebih banyak ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD. Hajar berpendapat bahwa transparansi tidak hanya cukup dengan menyediakan dokumen anggaran, tetapi informasi tersebut harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

“Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran adalah hal yang sangat penting. Dengan begitu, masyarakat bisa memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan anggaran yang diambil pemerintah,” jelasnya.

Kontrol Sosial Sebagai Tanggung Jawab Bersama

Hajar menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh Front Aksi Mahasiswa Universitas Primagraha merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah. Mereka tidak mencari kesalahan, tetapi ingin memastikan bahwa APBD benar-benar menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang.

“Jika proses pengelolaan APBD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tunjukkan datanya dan jelaskan kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat menilai secara objektif dan memberikan masukan yang diperlukan,” pungkas Hajar.

Memprioritaskan Kepentingan Masyarakat

Menurut Hajar, pemerintah daerah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap penyusunan dan penggunaan anggaran. Hal ini penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dasar yang jelas, manfaat yang terukur, dan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.

“APBD bukanlah milik pemerintah. Ini adalah uang publik. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh mereka,” tutup Hajar dengan tegas.