Dalam konteks politik Indonesia yang terus berkembang, kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 seharusnya menjadi tonggak penting untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan yang selama ini dianggap semakin menjauh dari prinsip meritokrasi dan etika demokrasi. Namun, alih-alih membawa harapan baru, kemenangan ini justru menyisakan keraguan yang mendalam di benak publik: apakah ini adalah era pemerintahan yang benar-benar baru, ataukah sekadar lanjutan dari kekuasaan lama dengan wajah yang berbeda?
Dinamika Koalisi Politik
Koalisi politik yang membawa Prabowo ke kursi presiden, terutama dengan pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, telah memicu diskusi yang kompleks. Persoalan ini bukan hanya terkait dengan aspek elektoral, tetapi juga menyentuh pada legitimasi moral dan arah demokrasi ke depan. Dalam konteks republik, kekuasaan seharusnya berlandaskan pada kesetaraan dan persaingan yang terbuka. Namun, ketika hubungan kekuasaan tampak semakin terfokus dalam lingkaran keluarga, muncul pertanyaan penting: apakah ini adalah demokrasi yang berfungsi atau justru monarki yang terselubung?
Gambaran awal pemerintahan Prabowo seolah memperkuat pandangan ini. Komposisi kabinet yang diisi oleh sosok-sosok lama, banyak di antaranya memiliki riwayat kontroversial, menunjukkan bahwa kesinambungan lebih diprioritaskan daripada inovasi. Dalam analogi sebuah orkestra, Prabowo berperan sebagai konduktor, namun para musisinya masih memainkan nada-nada yang sama. Meskipun harmoni mungkin tercipta, melodi yang dihasilkan tetap mencerminkan kesinambungan gaya kekuasaan yang sulit dibedakan dari era sebelumnya.
Kritik atas Kebijakan dan Sikap Politik
Memasuki tahun kedua, beragam kebijakan dan sikap politik yang diambil pemerintah telah memicu kritik tajam. Di tengah harapan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas dan independen, muncul kesan bahwa ada kompromi terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan kekuasaan lama. Kontroversi yang berkelanjutan, baik terkait proyek strategis nasional maupun dugaan konflik kepentingan, tidak ditangani dengan langkah korektif yang memadai. Negara tampak lebih berperan sebagai penanggung risiko ketimbang sebagai pengoreksi kebijakan yang diperlukan.
Di sini, hubungan personal dan politik antara presiden saat ini dan pendahulunya menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan. Pernyataan-pernyataan simbolik yang menggambarkan hubungan guru dan murid dalam dunia politik, di tengah tuntutan publik akan kepemimpinan yang independen, justru memperkuat persepsi bahwa batas antara masa lalu dan kini semakin kabur. Dalam konteks filsafat kekuasaan klasik, seorang pemimpin diuji bukan hanya oleh loyalitasnya terhadap figur tertentu, tetapi oleh keberaniannya untuk menegakkan prinsip yang benar.
Fenomena ‘Deep State’
Fenomena yang sering disebut sebagai “deep state” atau negara bayangan menjadi relevan dalam konteks ini. Ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan sebuah kerangka analisis mengenai bagaimana kekuatan non-formal beroperasi di balik institusi resmi. Dalam situasi tersebut, presiden berpotensi terjebak dalam dualitas peran: secara konstitusional memegang kendali, namun secara politik harus mengakomodasi kekuatan yang berada di luar struktur formal.
Di sinilah muncul metafora “pemangku raja”. Dalam sejarah politik monarki, pemangku raja adalah sosok transisional yang memegang kekuasaan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memastikan kelangsungan dinasti hingga pewaris takhta siap mengambil alih. Jika kita menerapkan metafora ini dalam konteks saat ini, pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah kekuasaan yang dijalankan saat ini adalah untuk kepentingan negara, ataukah sekadar untuk mengamankan suksesi politik tertentu?
Ekspektasi Publik dan Konsolidasi Kekuasaan
Harapan publik agar pemerintahan saat ini berani mengambil jarak dari bayang-bayang kekuasaan lama tampaknya belum terwujud. Bahkan, dalam beberapa momen, arah politik justru menunjukkan konsolidasi kekuatan yang semakin sistematis. Di satu sisi, gerakan-gerakan sosial-politik muncul untuk memperkuat dukungan terhadap sosok tertentu; di sisi lain, narasi publik dibangun melalui penguasaan ruang digital yang semakin terstruktur.
Menariknya, di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional, terdapat pembagian peran yang tidak tertulis. Presiden menghadapi tekanan dari kebijakan dan kritik publik, sementara wakil presiden tampak berada dalam zona aman, dengan sedikit eksposur terhadap isu-isu sensitif. Strategi ini, jika dianalisis dari sudut pandang politik, mencerminkan upaya untuk menjaga modal elektoral jangka panjang, sebuah investasi untuk kontestasi di masa depan.
Politik dan Sirkulasi Elit
Konfigurasi ini mengarah pada kesimpulan sementara bahwa politik Indonesia kini berada di persimpangan antara demokrasi substansial dan reproduksi kekuasaan berbasis jaringan keluarga. Dalam perspektif teori elit, seperti yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto atau Gaetano Mosca, sirkulasi elit adalah syarat utama untuk menjaga kesehatan demokrasi. Ketika sirkulasi ini terhambat dan digantikan oleh konsolidasi dinasti, stagnasi atau bahkan kemunduran akan menjadi konsekuensinya.
Namun, politik bukanlah ilmu pasti. Ia adalah arena kontestasi yang melibatkan berbagai variabel: ekonomi, identitas, teknologi, hingga dinamika global. Prediksi mengenai siapa yang akan naik atau turun pada tahun 2029 tetap terbuka. Yang jelas, kualitas demokrasi saat ini akan menjadi penentu legitimasi kekuasaan di masa mendatang.
Untuk Siapa Kekuasaan Dijalankan?
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bukanlah siapa yang berkuasa, melainkan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Jika kekuasaan hanya menjadi alat untuk mereproduksi dinasti, maka republik akan kehilangan esensinya. Namun, jika kekuasaan kembali pada mandat konstitusi yang seharusnya melayani rakyat secara adil dan transparan, harapan untuk masa depan yang lebih baik masih ada.
Sejarah bangsa ini tidak kekurangan pemimpin, tetapi sering kali kekurangan keberanian untuk memutus mata rantai kekuasaan yang tidak sehat. Mungkin, di sinilah ujian terbesar bagi seorang presiden: untuk memilih menjadi penguasa sejati, atau sekadar penjaga takhta.
Artikel ini merupakan opini penulis dan seluruh isi di luar tanggung jawab redaksi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.